BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung semakin dekat dengan kenyataan. Pembentukan BPBD Kota Bandung tinggal menunggu rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Kehadiran BPBD tersebut menjadi hal yang dinantikan untuk mempercepat respons penanganan bencana. Mengingat saat ini Kota Bandung sering menghadapi berbagai ancaman bencana seperti banjir dan longsor.
“Alhamdulillah sekarang kita sudah finalisasi di DPRD dan sekarang sedang dalam tahap fasilitasi ke provinsi,” kata Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Jumat (28/2/2025).
Asep pun menjelaskan, jika Pemprov Jabar telah mengeluarkan rekomendasi, pembentukan BPBD Kota Bandung bisa langsung digelar di awal Maret 2025 nanti. Selain itu, kata Asep, BPBD menjadi OPD yang sangat diperlukan saat ini.
“Kita sedang menunggu hasil fasilitasi provinsi. Kalau hasilnya selesai, kita mudah-mudahan sebetulnya di bulan Maret awal sudah paripurna tapi kita masih melihat perkembangan,” ucapnya
Meskipun tak terbentuk di awal Maret nanti, pihaknya menunggu rekomendasi dari Pemprov. Tetapi DPRD Kota Bandung telah sepakat dengan pembentukan BPBD tersebut. Sebab, BPBD sangat diperlukan.
“Kalau tidak di awal Maret, ya kita tunggu dari provinsi rekomendasinya. Tapi kalau dari DPRD sudah sepakat semuanya dan memang sangat diperlukan apalagi Kota Bandung rawan bencana, sudah urgent lah,” ujarnya
Asep pun mengungkapkan bencana banjir yang sering terjadi. Menurutnya Pemkot Bandung telah memiliki blueprint penanganan banjir yang mestinya segera diimplementasikan.
“Tapi sebetulnya kota bandung memilih blue print penangan banjir. Kami akan mendorong pemerintah untuk segera menjalankan blueprint penanganan banjir ini,” katanya.
BACA JUGA:
BPBD Kabupaten Bandung: Tanggul Jebol Sungai Cikapundung Kolot Genangi Ribuan Rumah Warga
BPBD Kota Bandung Bakal Segera Terbentuk, Sudah Masuk Pembahasan Pansus
Asep juga mengatakan, penanganan banjir seharusnya dilakukan dengan melakukan pembersihan rutin drainase yang kerap dipandang sebelah mata. Asep pun menekankan, kolaborasi seluruh pihak harus dilakukan agar masalah tersebut tak terus terulang.
“Kolam retensi itu pasti ada manfaatnya, tapi upaya lain harus ada termasuk misalnya pembersihan rutin drainase itu harus jadi perhatian. Dan tidak cukup hanya melibatkan satu dinas, harus melibatkan dinas lain agar ada kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.
(Rizky Iman/Usk)
