BANDUNG, TM.ID: Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Haru Suandharu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk kembali merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain perekrutan PPPK Pemprov Jabar, juga realisasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari anggaran perubahan APBD 2023.
Janji Gubernur
Sebab sejauh ini, kata Haru, janji Gubernur Ridwan Kamil terkait PPPK dan TPP belum sepenuhnya diproses. Legislator PKS ini berharap, tahapan administrasi harus segera dilakukan Pemprov Jabar terkait PPPK, sehingga nantinya bisa terwujud di anggaran perubahan.
“Ini PR di perubahan (APBD) 2023. Saya koordinasi dengan Pak Sekda (Setiawan Wangsaatmaja), karena Pak Gubernur (Ridwan Kamil) mengatakan aman. Saya kira beneran dan sudah diterima. Ternyata kekurangannya baru mau ditaruh disitu. Mudah-mudahan bisa. Masih harus banyak berdoa, karena baru diajukan di APBD perubahan,” kata Haru di Gedung DPRD Jabar baru-baru ini.
Haru memastikan DPRD Jabar akan mendukung penuh Pemprov bila nantinya akan mengajukan penambahan PPPK dan TPP, di anggaran perubahan APBD 2023. Sebagai bentuk dukungan kepada mereka yang sudah menempuh seluruh tahapan, agar dapat naik tingkat dari honorer menjadi PPPK.
“Kita harap benar-benar diajukan dan direalisasikan,” tandasnya.
Pemprov Jabar Siap Merekrut 6.450 ASN PPPK 2023
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Sumasna mengatakan, tahun 2023 ini pihaknya berencana menambah kembali formasi ASN PPPK sebanyak 6.450 orang.
Mayoritas ASN PPPK yang dibutuhkan adalah untuk formasi guru, guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di kabupaten/kota di Jabar.
Saat ini pihaknya tengah menunggu restu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), untuk merealisasikan keinginan tersebut. Sebelum dilakukan seleksi perekrutan PPPK 2023.
“Pada 2023 direncanakan pengadaan sebanyak 6.450 orang, dominannya untuk PPPK guru. Tapi ini masih menunggu persetujuan formasi dari Kemenpan RB. Harapannya bisa menutupi kebutuhan kita di Jawa Barat, terutama pelayanan publik,” ujar Sumasna kepada Teropong Media baru-baru ini.
Terkait lulusan PPPK pada 2022 lalu yang mencapai 16.542 orang, dia mengatakan saat ini secara bertahap telah ditetapkan. Belum lama ini, 3.700 orang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja dan telah tercatat di basis data Pemprov.
Mekanisme bertahap tersebut terjadi lantaran menunggu rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud).
“Rekrutmen 2022, baru turun dari Kemendikbud persetujuannya. Sekitar 3.700an orang. Harapannya bisa menutupi kebutuhan kita sementara ini. Mudah-mudahan lancar. Mereka tinggal finalisasi administrasi,” katanya.
BACA JUGA: 17 Tahun Menanti, Luceria Sitorus Akhirnya Diangkat Jadi Guru PPPK
(Dang Yul)
