JAKARTA, TM.ID : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap transformasi digital bisa diimplementasikan untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di depan para alumni Digital Leadership Academy (DLA) 2022, di Jakarta dalam acara Gala Dinner Alumni DLA 2022, Rabu (28/12/2022) malam.
Dikatakan, KPK sebagai lembaga anti rasuah berharap para alumni DLA menjadi pemimpin untuk transformasi digital.
“Dan kami yakin ketika digitalisasi itu ukurannya semakin lebih efisien, semakin lebih efektif maka pada saat itu secara tidak langsung proses transformasi digital ini akan mengakibatkan hilangnya penipuan, hilangnya korupsi,” ucap Ghufron, seperti dilansir Antara.
Ghufron menilai transformasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan di era industri 4.0. Melalui transformasi digital, kata dia, diharapkan akan menghadirkan fleksibilitas, aksesibilitas, simplifikasi, efisiensi, dan efektivitas.
Dia mencontohkan, dengan transformasi digital, prosedur-prosedur yang panjang dalam mengurus sesuatu bisa semakin substantif dan sederhana. Selain itu, transformasi digital juga bisa memudahkan dalam proses pemaduan data sehingga mencegah timbulnya data ganda.
“Ketika simplifikasi sudah terjadi, fleksibilitas sudah terjadi, pemaduan data semakin efektif dan efisien, maka di era yang seperti ini ketidakjujuran, penipuan, atau kecurangan itu akan semakin terkurangi,” kata dia.
Ghufron berharap program Digital Leadership Academy (DLA) 2022 yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi pintu masuk dalam mewujudkan transformasi digital di berbagai sektor baik privat maupun publik.
BACA JUGA: Sahroni Minta KPK Usut Dugaan Penyelewengan Bantuan Gempa Cianjur
Harapannya, dengan semakin masifnya penerapan transformasi digital oleh para alumni DLA 2022, dapat semakin meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai sektor.
“Yang kami harapkan mudah-mudahan digitalisasi yang bisa diterapkan di masing-masing sektor yang bapak ibu berwenang melakukannya harapannya semakin setiap pelayanan publik atau proses bisnis yang dilakukan secara digital, itu kami harapkan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan ada proses-proses misalnya datanya disalahkan, datanya di duplikasi dan sebagainya. Itu yang merupakan celah-celah korupsi,” ucap Ghufron.
Program DLA 2022 diikuti oleh 550 peserta, di mana 94 persen di antaranya dinyatakan lulus. Adapun para peserta berasal dari pimpinan eksekutif perusahaan swasta hingga para pembuat kebijakan publik.
Sejak 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan program pelatihan digital bagi pemimpin baik dari sektor publik maupun sektor privat yang berpengaruh pada pembuatan regulasi dan keputusan penting.
Program ini berbentuk kelas kilat dengan durasi pelatihan rata-rata tiga minggu, dalam kelas itu para peserta akan mendapatkan pembekalan substantif, pelatih, pembuatan rancangan kerja, hingga rencana aksi berupa implementasi digital terkait kepemimpinan serta pengambilan keputusan.
Pelaksanaan pelatihan program DLA tahun ini dimulai pada Juli sampai September 2022.
Diharapkan dengan masifnya program pelatihan untuk para talenta digital, Indonesia bisa mewujudkan visinya menjadi bangsa digital atau digital nations yang bersaing di tingkat global.
(Budis)