JAKARTA,TM.ID: Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mendesak Presiden Jokowi jangan jorjoran membangun IKN, karena ada hal yang lebih penting dari mega proyek mercusuar tersebut, yakni perut rakyat.
Amin AK mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak ‘keukeuh’ memaksakan penggunaan APBN dengan mengobral insentif untuk pembangunan IKN, termasuk insentif pajak.
Menurutnya, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau pemulihan ekonomi, jauh lebih mendesak. Meski pemerintah belakangan ini mengklaim tingkat pertumbuhan ekonominya sangat baik, tetapi hal itu tidak tidak dirasakan oleh rakyat.
“Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya pupuk bagi petani, dan naiknya biaya kebutuhan lainnya terus membebani rakyat,” ungkap Amin AK, dikutip dari Parlementaria, Minggu (17/12/2023).
Dia mengakui bahwa pemerintah kerap mengalirkan dana untuk program bantuan sosial, tetapi itu hanya menyasar pada 20 persen kelompok masyarakat terbawah saja.
Sementara berbagai insentif yang dikeluarkan, termasuk subsidi kendaraan listrik dinilai terlalu terfokus untuk 10 persen kelompok masyarakat teratas.
Survei Konsumen
Bank Indonesia (BI) merilis data Survei Konsumen per Oktober 2023, yang menunjukkan banyaknya warga Indonesia yang harus menggunakan tabungannya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sementara itu, kalangan kelas menengah bawah yang rentan jatuh menjadi kelompok miskin, harus bergulat melawan kenaikan berbagai kebutuhan pokok.
Bahkan Bank Dunia memperkirakan sebanyak 40 persen penduduk Indonesia tergolong rentan untuk bisa jatuh miskin sewaktu-waktu.
BI mencatat, rasio tabungan terhadap pendapatan per Oktober 2023 turun jauh dibandingkan posisi sebelum pandemi Covid-19 atau Oktober 2019.
“Jika kondisi perekonomian rakyat tak juga membaik, sampai kapan mereka mampu bertahan?” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut Amin mengatakan, kelompok menengah ini memang bukan warga miskin, namun kondisinya rentan. Guncangan akibat melambungnya harga-harga bahan pokok yang terus menerpa sepanjang tahun 2023, mendorong mereka ke tubir jurang kemiskinan.
Pinjol
Fenomena meroketnya jumlah pinjaman online (pinjol) di Indonesia menunjukan tingginya tekanan hidup yang dirasakan masyarakat. Bahkan hingga Agustus 2023, tercatat jumlah pinjaman online sudah mencapai Rp20,53 triliun.
“Mayoritas pinjaman nilainya Rp500 ribu – Rp 1 juta. Setiap bulan mereka berganti-ganti sumber pinjaman (aplikasi pinjol). Hal itu menunjukan praktik gali lubang tutup lubang. Ini tentu berisiko gagal bayar,” beber Amin.
Karena itulah Amin mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek-proyek mercusuar dan mengedepankan program pemulihan ekonomi, yang dampaknya nyata dirasakan rakyat.
Menurut Amin, terus naiknya anggaran perlindungan sosial setiap tahun, menunjukan masyarakat rentan miskin makin besar. Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp493,5 triliun.
“Jangan sampai terjadi salah arah kebijakan pemulihan ekonomi. Harusnya program tersebut berdampak pada perbaikan kehidupan sosial ekonomi sebagian besar rakyat,” pungkasnya.
(Aak)
