JAKARTA.TM.ID: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun untuk pengadaan besar impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp 2,8 triliun.
“Tadi arahan Bapak Presiden, Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” kata Airlangga ,Senin (6/11/2023).
Airlangga menyebutkan, Presiden Jokowi telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024. Pemerintah memutuskan bantuan sosial berupa beras sebesar Rp 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi covid-19 itu tetap disalurkan hingga 2024.
BACA JUGA: Bulog Teken Kontrak Impor Beras dari 4 Negara 1 Juta Ton
Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.
“Untuk bantuan stunting 1.446.809 dari data BKKBN bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuartalnya. Jadi totalnya Rp 892 miliar di semester pertama tahun depan,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelolah Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen pada Oktober , serta 18,45 persen pada Novmber 2023.
Seperti diketahui sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih mempunyai utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.
(Agus irawan/Budis)
