BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung kembali menggelar kegiatan penjangkauan gabungan terhadap Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Sabtu (14/2/2026) dini hari.
Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari beuatifikasi untuk mengantisipasi meningkatnya PPKS di jalanan menjelang bulan Ramadan.
“Alhamdulillah ini adalah bagian dari kegiatan justifikasi sesuai arahan pimpinan. Hari ini kita melakukan kegiatan penjangkauan gabungan. Ini yang kedua kalinya, dan sesi ini menghadapi Ramadan,” ujarnya.
Penjangkauan dilakukan dalam dua regu. Regu pertama mulai bergerak pukul 02.30 WIB dari kawasan Simpang Lima Bandung, menyusuri sejumlah ruas jalan dan berkumpul di Masjid Raya Bandung.
Sedangkan regu kedua memulai kegiatan dari Jalan Suniaraja dan berkumpul di Pendopo Kota Bandung atau Masjid Raya Bandung.
Baca Juga:
77 Tunawisma Dijaring Operasi PPKS di Sejumlah Titik Kota Bandung
Dari sesi pertama, sekitar 50 orang terjaring dalam dua tim dan langsung menjalani proses asesmen oleh tim gabungan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
PPKS ini kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke kantor tim asesmen guna penanganan lebih lanjut. Adapun tim gabungan melibatkan Dinsos, DP3A, KPAD, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMKP, DPKP, DLH, DSDABM, serta Satpol PP Kota Bandung.
Lebih lanjut, data Dinsos Kota Bandung menunjukkan hasil rekapitulasi penjangkauan mencatat total 79 PPKS yang terdata.
Dari jumlah tersebut, terdiri atas 53 gelandangan, 17 pemulung, 4 lansia, 2 penyandang disabilitas mental, dan 3 anak terlantar.
Dari sisi usia, 1 orang balita, 2 anak, 52 dewasa, dan 24 lansia. Sementara berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 68 orang laki-laki dan 11 perempuan.
Sebagian besar yang terjaring berasal dari luar Kota Bandung, dengan persentase sekitar 75 persen. Hingga pagi hari, sebanyak 77 orang telah difasilitasi untuk dikembalikan ke daerah asalnya.
Rencana tindak lanjut yang dilakukan antara lain pemeriksaan biometrik bagi PPKS yang tidak memiliki identitas oleh Disdukcapil, pemulangan warga luar Kota Bandung melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Sentra Wyata Guna dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta layanan rehabilitasi sosial lanjutan dan pemberdayaan sosial bagi warga Kota Bandung, baik di dalam maupun di luar panti.
Yorisa juga memastikan bahwa kegiatan penjangkauan akan terus dilakukan secara rutin.
“Kegiatan ini akan terus rutin. Jangan sampai memberi ruang untuk adanya PPKS dan sudah tidak ada lagi kotoran manusia yang ditemukan,” tutur Yorisa.
