BANDUNG, TM.ID: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mematok target Rp2 triliun dari penerbitan obligasi daerah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap kucuran dana segar obligasi daerah tersebut mampu mengakselerasi infrastruktur penunjang untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Selain itu, juga bisa menyuntik anggaran untuk pembangunan beberapa rumah sakit.
Mengacu pada hasil audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lanjut dia, Pemprov Jabar siap menindaklanjuti rencana penerbitan obligasi atau sukuk daerah itu.
“Alhamdulillah, Jawa Barat dianggap manajemen keuangannya sangat baik. Jadi akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat melalui sumber pendanaan obligasi daerah,” kata Ridwan Kamil, di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (3/7/2023).
Pendanaan itu dalam bentuk obligasi daerah konvensional atau syariah ke sukuk, dan Pemprov Jabar berharap akan menjadi pilot project yaitu akses ke BIJB, kemudian juga rumah sakit-rumah sakit.
“Untuk anggaran di 2024. Rp2 triliun saja. Itu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang,” kata Ridwan Kamil seusai audiensi.
Sejatinya, kata dia, Jawa Barat membutuhkan infrastruktur secara merata dan representatif, dengan kebutuhan anggaran paling tidak sekitar Rp800 triliun.
Apabila dalam lima tahun untuk pembangunan infrastruktur itu menelan biaya Rp50 triliun dari APBD, maka butuh waktu hingga 80 tahun supaya infrastruktur betul-betul layak seperti yang dicita-citakan.
Oleh karena itu, Ridwan Kamil menegaskan, butuh skema lain dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, salah satunya memanfaatkan obligasi daerah.
Sebab, kalau cuma mengandalkan APBD, maka waktunya akan terlalu panjang. Dengan demikian harus ada inovasi untuk mempercepat itu, khususnya infrastruktur.
“Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, maka dia akan mengakselerasi ekonomi yang menjadi fasilitasi infrastruktur,” tegasnya.
Langkah untuk merealisasikan itu, tinggal membuat kesepakatan bersama dengan DPRD Jawa Barat dalam mengambil keputusan. Target tersebut diharapkan dapat sejalan sehingga percepatan pembangunan dapat segera tercipta.
“Step awalnya sudah, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu sepakat bersama, semua orang harus paham dulu, bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya,” katanya .
Ridwan Kamil juga berharap agar tidak ada faktor-faktor politis dalam upaya penerbitan obligasi daerah tersebut agar pembangunan Jawa Barat tidak terhambat. Terlepas siapapun pemimpinnya, suatu saat pasti sepakat dalam percepatan pembangunan secara merata.
Obligasi daerah menurutnya bersifat jangka panjang karena masa jabatan gubernurpun hanya lima tahun. Hal-hal yang bersifat politis hanya akan menghalangi kemajuan pembangunan.
BACA JUGA: Beredar Uang Ilegal di Ponpes Al Zaytun? Ridwan Kamil: Segera Bekukan!
(Aak)
