JAKARTA,TM.ID: Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam memberikan tanggapan terkait Partai Golkar yang mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.
Pasalnya, hasil musyawarah nasional (munas) sebelumnya, sudah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres.
Ridwan mengatakan boleh saja jika ingin mengubah dukungan mereka terhadap capres tertentu. Namun, alangkah lebih baiknya keputusan tersebut diambil melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
“Ya kan dukung-dukung saja, boleh saja. Tapi kan konstitusinya Golkar kan harus dilewatin, melalui yang namanya proses konstitusi di Golkar, yaitu melalui munaslub,” ujar Ridwan, di Jakarta, Minggu (13/8/2023).
Dewan Pakar menilai koalisi yang dilakukan Golkar bersama PAN, PKB, dan Gerindra di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin baru merupakan keputusan Airlangga, bukan keputusan Golkar.
Sebab, jika melihat keputusan partai, maka Golkar sudah tegas ingin mengusung Airlangga sebagai capres.
Baca Juga : Ridwan Kamil Bakal jadi Cawapres Usai Golkar Dukung Prabowo?
“Aturannya itu capresnya Airlangga. Bahwa dia mau merubah ya boleh. Mendukung Prabowo boleh, dukung Ganjar boleh, dukung Anies boleh, dukung dirinya boleh. Tapi harus melalui 1 prosedur, iya (munaslub). Aturannya tetap harus dilewati. Kalau enggak, bisa digugat itu sama anggota di Golkar karena tidak melalui proses administrasi konstitusi yang benar,” jelasnya.
Ridwan kembali menegaskan bahwa munaslub harus digelar jika Golkar ingin mengubah nama capres yang didukung menjadi Prabowo Subianto.
Dia heran kenapa pengurus pusat Golkar terkesan takut dengan isu munaslub yang sedang santer belakangan ini.
“Munaslub itu adalah institusi tertinggi di Golkar. Jadi kalau dijadwalkan munaslub dan semua kabupaten/kota dikumpulkan se-Indonesia, terus memberikan dukungan kepada capres yang diputuskan, kan tambah kuat. Daripada hanya 38 DPD. Maka Golkar akan makin solid. Bahwa di situ terjadi perubahan ketum atau tidak, tergantung DPP,” jelas Ridwan.
Diketahui, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi berkoalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Tak hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).
Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.
Baca Juga : Ini Tanggapan Ganjar Soal Koalisi PAN dan Golkar!
Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam.
“Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar,” kata Prabowo.
Dalam kerja sama politik ini, menurut Menteri Pertahanan itu, masing-masing partai politik akan diberikan porsi yang sama untuk membahas nama calon pendamping Prabowo di Pilpres 2024.
(Aziz/Usamah)
