BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan agar pekerjaan galian utilitas yang dilakukan oleh penyedia jaringan telekomunikasi di sejumlah ruas jalan milik provinsi Jawa Barat di Kota Bandung untuk segera diselesaikan. Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) memberikan tenggat waktu hingga 12 Maret bagi pihak terkait untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Farhan meminta BUMN Telkom dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) segera mempercepat proses pengerjaan dan merapikan kembali kondisi trotoar yang telah digali.
Ia juga meminta agar Apjatel menginformasikan kepada publik titik-titik mana saja yang telah selesai dan titik-titik yang masih belum rapi
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi memang penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Namun proses pengerjaannya harus dilakukan dengan tertib serta memperhatikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
“Kami mendukung peningkatan infrastruktur, termasuk jaringan telekomunikasi. Namun pekerjaan di lapangan harus dikelola dengan baik. Kami meminta agar seluruh pekerjaan galian dapat diselesaikan paling lambat 12 Maret sehingga tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Farhan.
Baca Juga:
Sentil PT BII dan PDAM Tirtawening Soal Galian, Farhan: BUMD Harus Jadi Contoh
Ia menuturkan, keberadaan galian yang terlalu lama dibiarkan tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kemacetan, hingga potensi membahayakan bagi pejalan kaki karena melakukan banyak galian ditrotoar.
Oleh karena itu, Farhan menekankan pentingnya koordinasi antara penyedia layanan jaringan dengan Pemkot Bandung agar setiap pekerjaan utilitas dapat dilakukan secara terencana dan tidak menimbulkan keluhan warga.
“Hal yang terpenting adalah bagaimana setiap pekerjaan dapat selesai tepat waktu, kemudian kondisi trotoar dikembalikan seperti semula sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan aman,” tambahnya.
Farhan berharap seluruh pihak yang terlibat dapat mematuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Dengan begitu, proses pembangunan infrastruktur tetap berjalan namun kenyamanan masyarakat tetap terjaga.
“Sekali lagi ini demi kenyamanan masyarakat pengguna jalan dan trotoar,” tuturnya.
