BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinannya mencapai 66 persen. Meski angka itu tergolong tinggi, Farhan mengaku tidak berpuas diri dan menganggap kritik sebagai masukan penting.
“Buat kami, kritik dari Pak Frans itu bagus. Beliau bilang masyarakat puas karena termakan publikasi. Makanya kita akan review ke dalam, pastikan yang kita lakukan ini betul-betul menyentuh,” kata Farhan usai menghadiri acara bersama Presiden Prabowo di Sabuga ITB pada Kamis (7/8/2025).
Farhan menegaskan dirinya tengah berupaya membangun pemerintahan berbasis data ilmiah.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Wacanakan Arena Terpadu untuk Bela Diri, Dorong Lahirnya Juara Nasional
Ramai Bendera One Piece Jelang HUT RI, Pemkot Bandung Waspadai Potensi Simbol Perlawanan
“Pak Presiden memang tidak spesifik bicara soal investasi, tapi arahan beliau jelas semua kebijakan harus berbasis perhitungan ilmiah. Karena itu, kami perkuat kerja sama dengan perguruan tinggi,” ucapnya.
Saat ini, Pemkot Bandung tengah menyusun pengukuran terhadap 69 indeks pembangunan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Langkah ini diambil untuk menanggapi survei 100 hari kerja pada Mei lalu, yang hanya mencatat 44 persen kepuasan warga.
Menurutnya, tiga keluhan utama warga adalah soal sampah, lapangan kerja, dan kemacetan. Kini, masalah sampah telah turun ke urutan ketiga dalam daftar keluhan, menandakan progres yang cukup positif. Namun tantangan besar justru datang dari sektor lapangan pekerjaan.
“Tingkat PHK tidak bisa kita rem, jadi kami sedang pikirkan cara baru. Salah satunya lewat industri pariwisata,” ujarnya.
Farhan berencana memberikan insentif bagi pelaku industri pariwisata menengah, asalkan mereka berkomitmen untuk tidak melakukan PHK hingga akhir tahun.
Sementara untuk kemacetan, Pemkot sedang mengukur dampak kebijakan jam masuk sekolah yang berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. “Di Cibiru, dua SD bubar bersamaan, macet kaya pabrik bubar. Ini yang sedang kita evaluasi,” tambahnya.
Pemkot Bandung juga berkomitmen mengembangkan sistem transportasi massal, dengan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai salah satu solusi utama.
Farhan menyebut pengembangan BRT saat ini sedang dalam tahap pematangan konsep bersama Dinas Perhubungan.
“Setiap minggu kita diskusi. Mudah-mudahan dalam 18 bulan ke depan ada solusi nyata. Tapi ya, siap-siap gelut pembangunan BRT,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis data dan strategi lintas sektor, Farhan berharap mampu menjawab ketidakpuasan publik yang masih mencapai 21,5 persen.
Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan para akademisi untuk menciptakan kebijakan yang lebih presisi dan berdampak nyata bagi warga Bandung. (Kyy/_Usk)
