BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui inovasi pelayanan dan penguatan sinergi antar lembaga.
Hal ini tercermin dari kunjungan kerja Anggota DPRD Jabar, Euis Ida Wartiah, bersama tim Pansus IV ke Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Cimahi pada Senin (21/4/2025).
Dalam agenda tersebut, Euis menyampaikan pentingnya kunjungan ini sebagai bagian dari proses evaluasi LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan dalam pembahasan LKPJ Gubernur TA 2024,” katanya.
Menurut Euis Ida Wartiah, peran P3D Cimahi sangat strategis dalam mengelola dan mengamankan pendapatan daerah. Oleh karena itu, laporan kinerja dari lembaga ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan strategi fiskal pemerintah daerah.
Baca Juga:
UMKM Naik Kelas! Euis Ida Wartiah Ajak Masyarakat Garut Kenali Peluang Lewat Perda Kewirausahaan
Euis Ida Wartiah Soroti Evaluasi Kinerja dan Anggaran dalam Rapat Pansus IV DPRD Jabar
“Informasi dan laporan kinerja dari P3D Cimahi punya arti penting untuk mengukur kinerja pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Euis juga menyoroti pentingnya menghadirkan pelayanan yang inovatif dan mudah diakses masyarakat.
Ia menyarankan agar P3D Cimahi memperluas digitalisasi layanan serta aktif menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses kantor pajak secara langsung.
“Pencapaian kinerja di 2024 dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan di 2025, melalui terobosan program yang memudahkan masyarakat membayar pajak,” lanjutnya.
Ia optimistis bahwa kolaborasi antara legislatif dan lembaga pengelola pajak daerah bisa menjadi kunci untuk memperkuat fondasi keuangan daerah.
“Semoga pendapatan tahun 2025 dapat lebih meningkat lagi,” katanya.
Dengan semangat kolaborasi dan pembaruan sistem, kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
Upaya Euis Ida Wartiah dan tim Pansus IV merupakan wujud nyata dari kerja politik yang membumi, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
(Hafidah Rismayanti/Aak)
