BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID – Gagasan pengadaan angkot pintar di Kota Bandung mendapat dukungan penuh dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyatakan revolusi transportasi publik memang sudah menjadi dorongan lama dari pihak legislatif.
Awangga sapaan akrabnya, menyambut baik langkah Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menggagas program angkot pintar sebagai bagian dari upaya menata ulang wajah transportasi publik di Kota Bandung.
“Sejak lama kami di Komisi III mendorong agar Pemkot mulai serius membenahi sistem transportasi. Jadi ketika Pak Wali bicara soal angkot pintar dengan teknologi canggih, tentu kami sangat mendukung,” kata Awangga di Balai Kota Bandung, Selasa (1/7/2025).
Awangga juga menyebut urgensi pembenahan transportasi sudah sangat mendesak. Saat ini, jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung mencapai 2,3 juta unit, hampir menyamai jumlah penduduknya yang sekitar 2,4 juta jiwa.
“Kalau transportasi publik tidak segera ditata, masyarakat tidak akan pernah berpindah dari kendaraan pribadi. Masalahnya selalu sama kenyamanan, ketepatan waktu, dan ngetem sembarangan,” ucapnya.
Baca Juga:
Wali Kota Bandung Tegaskan ASN di Pemkot Bandung Tidak Ikut Pawai Persib
Dengan hadirnya angkot pintar, kata Awangga, semua kelemahan itu diharapkan dapat diatasi. Pemkot merancang angkot pintar dengan sistem yang lebih modern, berteknologi, tidak ngetem sembarangan, dan tentunya nyaman serta aman bagi penumpang.
Saat disinggung terkait besaran anggaran untuk program angkot pintar yang disebut mencapai Rp150 miliar, Awangga menilai angka tersebut masuk akal jika dilihat dari konteks luasnya dampak yang ditimbulkan oleh kemacetan di Bandung.
“Hitungan ADB (Asian Development Bank) menyebutkan kerugian akibat kemacetan di Bandung mencapai ratusan miliar. Jadi kalau kita bandingkan dengan anggaran Rp150 miliar untuk transportasi publik yang bisa menurunkan kemacetan, itu wajar,” ujarnya.
Menurutnya, transportasi publik yang efektif memang butuh investasi besar. Awangga membandingkan dengan rencana pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) yang menelan anggaran sekitar Rp300 miliar.
“BRT itu lebih mahal karena hanya melayani jalur utama. Angkot pintar justru lebih fleksibel, bisa masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani. Jadi ini bukan pemborosan, tapi investasi jangka panjang,” ungkapnya
Kendati demikian, Rendiana menekankan DPRD masih menunggu paparan resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) terkait skema dan kajian teknis angkot pintar.
“Kami akan segera undang Dishub untuk menjelaskan detail rencananya. Harus jelas mulai dari spesifikasi, skema operasional, hingga target penurunan kemacetan. Ini uang rakyat, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Sementara itu, program BRT yang digadang-gadang akan berjalan tahun depan juga menjadi perhatian. DPRD untuk mendorong Pemkot Bandung segera menyiapkan anggaran dan memastikan integrasi antara BRT dan angkot pintar berjalan lancar.
“BRT tahun depan harus sudah jalan. Anggarannya harus segera disiapkan. Jangan sampai program ini tumpang tindih atau malah saling menghambat,” pungkasnya.
Melalui pengadaan angkot pintar dan BRT, DPRD berharap wajah transportasi Bandung bisa benar-benar berubah lebih modern, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat.
(RF/Budis)
