BANDUNG,TM.ID: Insan Pers di Indonesia masih menanti kejelasan peraturan presiden (perpres) tentang publisher rights yang belum kunjung disahkan presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, peraturan ini telah hampir empat tahun dibahas.
Demikian benang merah diskusi terbuka dengan tema “What’s Next After Publisher’s Right: AI For Media” yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Jakarta pada Jumat (24/11/202).
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu yang tampil menjadi pembicara mengatakan, pihaknya sangat yakin perpres tersebut akan segera diteken Jokowi.
“Mung kurang sak-nil (hanya kurang sedikit lagi akan diteken-red),” ujar Ninik, dalam keterangan AMSI.
Ninik menilai, dewan pers bersama konstituen dan pemerintah sudah memiliki kesamaan pandangan soal perpres publisher rights untuk segera disahkan karena dalam peraturan ini sudah mengakomodasi sejumlah kepentingan terbaik untuk pers dan publisher rights.
Pertama, menjaga ekosistem pers agar bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga jurnalistik indonesia adalah jurnalistik berkualitas, jauh dari hoaks, dis dan misinformasi.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Ajak Masyarakat Sisihkan Harta Bantu Rakyat Palestina
“Perpres ini akan menjamin pers, dan platform bersama-sama ikut menjaga itu,” kata Ninik.
Kedua, perpres publisher rights memberikan jaminan untuk keadilan pembagian revenue kepada media maupun platform atas iklan yang didapat dari konten berita yang diproduksi oleh publisher.
“Karena ini didukung bersama, disusun bersama, kami yakin perpres bisa diterima oleh platform, oleh media, dan masyarakat. Oleh karena itu kami sangat berharap untuk segera disahkan. Saya dapat informasi penanya sudah di atas kertas,” lanjut Ninik.
Sementara itu soal riuh Artificial Intelligence (AI) untuk media, Ninik Rahayu menyatakan perlu digunakan secara bijak apakah AI dalam algoritmanya justru ikut memperbesar persebaran haoks, misinformasi dan disinformasi atau justru menenggelamkan pers.
“Satu sisi melihat AI membantu kerja kawan-kawan, tetapi tetap memerlukan catatan penting bahwa penggunaan AI harus transparan, ada declare bahwa konten ini dibuat dengan memakai AI, dan harus diikuti dengan cek fakta supaya pemberitaan yang dikeluarkan tetap memberi data yang valid. Jangan sampai teknologi gegap gempita justru menenggelamkan kerja dan karya jurnalistik kita,” tambah Ninik.
Selama belum ada aturan penggunaan AI, kata dia, tidak berarti jurnalis tidak bisa mengendalikan. Ada kode etik, pedoman pemberitaan media, perlindungan hak cipta.
“Pakai dulu pedoman ini pun cukup,” tegasnya.
Dalam diskusi terbuka ini, AMSI menghadirkan Ninik Rahayu (Ketua Dewan Pers), Indri D. Saptaningrum (Staf Ahli Wakil Menteri Kominfo), Dian Gemiano (Ketua Umum Indonesian Digital Association), dan Apni Jaya Putra (AI Media Development TVOne.ai yang juga pengurus AMSI).
Diskusi ini dimoderatori oleh Helena Rea, Head of Project BBC Media Action. Diskusi didukung oleh Minderoo Foundation, BNI, PT PLN, PT Telkom Indonesia, dan Astra Honda Motor (AHM).
Staf Ahli Wamen Kominfo, Indri D. Saptaningrum mengungkapkan, proses penyusunan negosisasi publisher rights sangat alot.
“Jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan mas Wamen. Ini sudah jelang ultah ke-empat dan belum diteken,” kata Indri.
Sementara itu, Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menyoroti pentingnya kerjasama dan sinergi antara platform dan penerbit sebagai kunci utama keberlanjutan media.
“Sangat mutlak adanya kerjasama dan sinergi antara platform dengan penerbit itu sendiri. Inilah kunci dari sustainability media.”
Menurut Wahyu, pada kongres III AMSI di Bandung, Agustus 2023 lalu, seluruh anggota AMSI telah menyepakati perubahan AD/ART yang akan memberi ruang bagi pengurus nasional AMSI bernegosiasi dengan platform secara kolektif atas nama media anggota yang skalanya kecil dan menengah.
Namun, pada saat bersamaan, kata Wahyu, kita juga mulai mendengar kemunculan teknologi baru generativeAI yang ditandai dengan populernya Chat GPT.
“Kehadiran AI dan teknologi baru apapun sebaiknya jangan hanya ditanggapi dengan ketakutan, tapi juga dengan sikap optimistis karena teknologi punya potensi untuk dimanfaatkan kemajuan industri pers,” kata Wahyu.
Apni Jaya Putra, AI Media Development TVOne.ai, berbagi pandangannya mengenai implementasi perkembangan AI di AMSI.
“Perkembangan AI diharapkan diimplementasikan di AMSI untuk proses konsumsi media yang sangat individual dan waktu yang dibutuhkan semakin pendek,” kata Apni.
Ketua Umum Indonesia Digital Association, Dian Gemiano, juga memberikan perspektif terkait regulasi AI.
“Regulasi AI belum dibuat dan start-up AI sudah banyak dengan pengguna yang semakin bertambah. Pertumbuhan ini berlangsung dengan cepat, ini hal yang positif, namun kita belum siap,” katanya.
(Dist)
