BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengungkapkan pihaknya kini tengah mencari lahan yang memenuhi syarat dari Kementerian Sosial, yakni minimal seluas lima hektare.
“Kota Bandung memang terkendala lahan, tetapi kami tetap berusaha agar bisa memiliki Sekolah Rakyat yang permanen. Sementara ini, kegiatan belajar masih berjalan di tiga lokasi sementara,” kata Yorisa, Senin (10/11/2025).
Tiga lokasi sementara tersebut berada di Balai Wiyataguna, Poltekkesos (STKS), dan Balai Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Gatot Subroto. Saat ini, terdapat 250 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar, dengan masing-masing kelas berisi 25 siswa.
“Untuk tingkat SMA kami tempatkan di Poltekkesos, SMP di Wiyataguna, dan SD serta SMP di lokasi Kementerian Tenaga Kerja. Semua siswa tetap bersemangat belajar dan tidak ada yang mundur,” ucapnya.
Baca Juga:
Pulihkan Warga Terdampak Puting Beliung, Dinsos dan BPBD Bandung Bergerak Cepat Salurkan Bantuan
Darurat Sampah! 260 Kabupaten/Kota Ditetapkan dalam Status Krisis oleh Menteri LHK
Program Sekolah Rakyat ini memiliki konsep boarding school atau sekolah berasrama. Selain pendidikan akademik, para siswa juga dibekali pelatihan kepemimpinan dan pembinaan karakter. Para peserta umumnya menetap di asrama, dan hanya pulang pada waktu tertentu untuk bertemu keluarga.
“Konsepnya mirip pesantren. Mereka tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi juga kedisiplinan dan kemandirian,” ujarnya.
Program ini telah berjalan sejak 14 Juli 2025 untuk angkatan pertama dan angkatan berikutnya dimulai 1 Oktober 2025. Ke depan, setiap angkatan ditargetkan mampu menampung 1.000 siswa, dengan fasilitas lengkap mencakup SD, SMP, SMA, asrama siswa, dan asrama guru.
Terkait pembangunan sekolah permanen, Dinsos Bandung saat ini berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) untuk mencari lahan sesuai spesifikasi.
Apabila lahan di Kota Bandung tidak memungkinkan, opsi untuk mencari lahan di luar kota pun terbuka asal tetap menjadi aset milik Pemerintah Kota Bandung.
Pembangunan fasilitasnya akan dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sementara pemerintah pusat juga turut mendukung dari sisi pendanaan.
Menanggapi keterbatasan lahan di Kota Bandung, Yorisa menyebut konsep bangunan vertikal sedang dipertimbangkan sebagai alternatif.
“Misalnya, jika hanya tersedia dua hektare, kita bisa membangun gedung bertingkat empat sampai enam lantai. Namun, konsep ini masih dalam tahap pembahasan dengan kementerian,” katanya.
Yorisa menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pendidikan, tetapi juga bagian dari gerakan sosial untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga rentan.
“Dengan semangat pahlawan di Kota Bandung, kami terus berjuang menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ekonomi, dan mensejahterakan rakyat,” pungkasnya.
(Kyy/_Usk)
