BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Aktor sekaligus presenter Darius Sinathrya menjadi sorotan setelah melontarkan kritik tajam terhadap tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Aksi yang berlangsung pada Kamis (20/3/2025) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, itu sempat berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan tindakan represif.
Salah satu momen yang menjadi perhatian publik adalah insiden pengeroyokan seorang pengemudi ojek online (ojol) berbaju hitam oleh sekelompok polisi di bawah jembatan layang JCC.
Tak hanya di Jakarta, di Semarang, seorang mahasiswa yang menjabat sebagai Ketua BEM KM Unnes juga mengalami perlakuan serupa saat harus ikut ke Polres oleh seorang aparat yang mengenakan polo cokelat dan celana jin.
Situasi ini memicu kemarahan Darius, yang kemudian menuliskan sindiran keras kepada aparat yang bertindak di luar batas. Lewat akun media sosialnya, suami Donna Agnesia itu mengingatkan soal hukum karma.
“Buat adik-adik polisi yang main gebuk orang yang sudah dipegangin dan nggak melawan. Jangan lupa karma itu ada. Semoga anak cucu Anda selalu dilindungi Tuhan,” cuit Darius.
Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung bagaimana pajak rakyat yang justru untuk membiayai orang-orang yang bertindak represif terhadap masyarakat sendiri.
“Manusia yang kalian gebukin itu, seperak dua perak pajak yang dibayar dirinya atau orang tuanya. Bisa jadi sarapan Anda di pagi hari,” lanjutnya.
Di sisi lain, kekesalan Darius juga karena oleh kekalahan Timnas Indonesia dari Australia dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dalam cuitannya, ia menyatakan kegeramanya sebagai bentuk protes.
“Timnasnya dilemahin, rakyatnya digebukin,” tulis Darius
BACA JUGA:
Deret Aksi Demo RUU TNI Jakarta Hingga Surabaya
Mahasiswa Semarang Ditangkap dan Dipukul Saat Aksi Demo RUU TNI
<strong>Mengapa Revisi UU TNI Ditolak?
Kontroversi terkait revisi UU TNI semakin memanas karena banyak pihak menilai aturan ini membuka kembali potensi intervensi militer dalam ranah sipil. Publik khawatir akan kembalinya praktik Dwifungsi ABRI, seperti yang terjadi pada era Orde Baru.
Koordinator Kontras, Dimas Bagus, menyoroti beberapa poin dalam revisi UU yang dinilai berbahaya. Salah satunya adalah perluasan cakupan operasi militer di luar perang.
Darius menyebut pengesahan UU TNI ini bisa menjadi pintu masuk bagi militer untuk kembali terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Termasuk pengamanan aset digital dan proyek strategis nasional.
“Kami melihat ada potensi penyalahgunaan kewenangan. Revisi ini bisa membawa kita kembali ke masa lalu yang suram. Di mana militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil,” ujar Dimas.
Aksi demonstrasi menolak revisi UU TNI pun akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap dampak aturan ini. Para aktivis, mahasiswa, hingga figur publik seperti Darius Sinathrya, kini semakin vokal menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang merugikan demokrasi di Indonesia.
(Hafidah Rismayanti/Budis)
