JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengutarakan kekecewaannya terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kekecewaan tersebut, terpicu dari pemberian izin usaha keramba jaring apung (KJA) kepada tiga perusahaan di kawasan Pantai Timur Pangandaran, yang menurutnya berpotensi merusak komitmen pelestarian laut dan keseimbangan ekosistem.
Puncak penolakan dari Susi saat ia menghadiri rapat yang dilaksanakan pada Rabu, 6 Agustus 2025, bertempat di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat) Pangandaran.
Pertemuan tersebut membahas pengelolaan KJA dan diikuti oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat, PSDKP, DPRD Pangandaran, serta perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin.
Susi memilih meninggalkan rapat setelah salah satu narasumber dari Universitas Padjadjaran menyarankan agar benih bening lobster (BBL) dibudidayakan agar tidak menjadi mangsa predator laut. Baginya, pernyataan tersebut mengabaikan prinsip dasar keseimbangan ekosistem laut.
BACA JUGA:
Klarifikasi KDM Soal Vasektomi: Bukan Paksaan, Tapi Solusi Bagi Keluarga Miskin
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat Lagi, Prabowo Merasa Masih Kompak
“Itu merupakan siklus atau mata rantai ekosistem laut,” tegas Susi Pudjiastuti usai keluar dari ruangan rapat.
Menyusul hal itu,, Susi menyampaikan keluhannya secara terbuka lewat akun X (sebelumnya Twitter) miliknya, @susipudjiastuti. Dalam unggahannya, ia menandai langsung akun Presiden @prabowo, @KemensetnegRI, dan @DediMulyadi71, untuk meminta perhatian terhadap isu yang ia anggap serius tersebut.
“Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 mohon perhatiannya. Hari ini saya sebagai rakyat bapak, sangat sangat prihatin dan luar biasa terluka,” tulis Susi.
Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga perusahaan yang telah mendapatkan izin KJA di wilayah Pantai Timur Pangandaran.
Menurutnya, izin tersebut tidak selayaknya dikeluarkan karena berpotensi mencederai upaya menjaga keberlanjutan lingkungan serta mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir.
Dalam kritiknya, Susi juga menyinggung janji Presiden Prabowo saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2023.
Ia mengingat pertemuan mereka di Pelabuhan Cikidang, Pangandaran, pada Oktober 2023, ketika Prabowo menyerahkan sepuluh perahu kepada nelayan setempat dan berkomitmen mendukung keberlanjutan sektor perikanan tangkap serta menjaga keindahan pantai.
“Dulu bapak Presiden @prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi,” ungkap Susi.
Namun, menurutnya, langkah pemerintah memberikan izin usaha KJA justru bertentangan dengan semangat dari janji tersebut.
(Saepul)
