BANDUNG,TM.ID: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin mengungkapkan, Proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya telah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tinggal memastikan tahapannya.
Menurut Bey, Pemerintah Provinsi Jabar dan Kemenkeu mencapai kesepakatan terkait rencana pembangunan LRT Bandung Raya, setelah pada Senin (12/2/2024) jajarannya bertemu dengan salah satu direktur pada Kemenkeu membahas perkembangan proyek itu.
Pertemuan tersebut, kata Bey pihak Kemenkeu juga menyetujui koridor yang dibangun tidak hanya Utara-Selatan (Babakan Siliwangi-Leuwipanjang) namun juga yang membentang antara Barat-Timur (Leuwipanjang-Tegalluar) lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Bey juga mengatakan bahwa pihak Kemenkeu dan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menilai proyek ini menarik jika ditawarkan kepada investor.
“Ini salah satu bentuk yang banyak memunculkan ketertarikan investor, kami bersama dengan PT SMI, Kemenkeu segera menyusun paket yang ditawarkan seperti apa,” kata Bey di Bandung melansir Antara, Senin (19/2/2024).
Kendati begitu, dalam pertemuan itu belum didapat kepastian terkait pembiayaan APBN akan diperuntukkan untuk gerbong LRT ataupun hingga pembiayaan konstruksi.
Selain itu, meski target peletakan batu pertama masih belum jelas, Bey menilai pertemuan tersebut setidaknya memberikan kepastian pada nasib proyek transportasi massal tersebut.
“Saya ingin (groundbreaking) tahun ini, tapi ya gimana nanti. Yang penting ada kepastian dulu. Nanti misalnya tahun depan, tinggal gubernur terpilih nanti yang lanjutkan karena ini sangat diperlukan,” ucapnya.
BACA JUGA: Terungkap, 2 Koridor LRT Bandung Raya Telan Biaya Rp30 Triliun!
Sebelumnya, Berdasarkan kajian Bank Dunia atas Proyek LRT Bandung Raya yang diungkapkan oleh Pj Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso, pada koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang, membutuhkan biaya pembangunan sepanjang 10 kilometer tersebut membutuhkan biaya hingga Rp10 triliun.
Jika dua koridor dibangun dengan asumsi jarak yang sama maka akan bertambah sebanyak dua kali lipat.
“Berarti kurang lebih Rp20 triliun belum termasuk biaya pengadaan moda angkutannya, keretanya, kemudian juga biaya operasional. Jika dengan lahan ya hampir Rp30 triliun,” kata Taufiq, Rabu (4/10/2023).
(Budis)
