JAKARTA,TM.ID: Memasuki masa Pemilu 2024 yang pencoblosannya akan berlangsung pada 14 Februari nanti, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog secara resmi menghentikan sementara bantuan pangan beras untuk masyarakat miskin.
Penyaluran bantuan pangan beras telah disetop sejak 8 Februari 2024, dan akan dilanjutkan lagi pada 15 Februari setelah pencoblosan Capres-Cawapres dan calon Anggota Legislatif (Pileg) berlangsung.
Kebijakan tersebut dikeluarkan demi menghormati jalannya Pemilu agar tidak mengganggu proses demokrasi. Selian itu, demi mencegah kesan politisasi terkait pangan agar Pemilu berlangsung aman dan tenang.
Kepala Bapanas/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya memastikan penghentian sementara bantuan pangan beras di semua wilayah Indonesia demi menghormati Pemilu.
“Ini juga sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menghindari polemik dan kesan politisasi,” tegas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, dalam keterangan resminya, dikutip Senin (12/2/2024).
Kendati demikian, lanjut Arief, hal yang perlu dipahami masyarakat adalah bantuan pangan beras ini merupakan salah satu dari sekian program bantalan ekonomi pemerintah untuk masyarakat yang berpendapatan rendah.
BACA JUGA: Jokowi Klaim Bantuan Pangan sebagai Upaya Tanggulangi Krisis
Bantuan pangan beras tersebut dikelola sepenuhnya oleh Bapanas bersama Bulog, di mana sela ini penyalurannya cukup masif karena dikoordinasikan juga dengan pemerintah daerah.
Dijelaskan, Bantuan Pangan Beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.
Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan di 2024 adalah dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Sasaran penerima sejumlah 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.
Menurut laman resmi Layanan Data P3KE, apabila dilihat berdasarkan jumlah individu, maka total individu dari kelompok desil 1 sampai 3 tercatat mencapai 89.297.037 individu.
Detailnya antara lain desil 1 sebanyak 31.195.947 individu, desil 2 ada 29.719.175 individu, dan desil 3 sejumlah 28.381.915 individu.
Adapun besaran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan. Dengan itu, per bulannya dibutuhkan total beras 220.040.770 kg dan diproyeksikan apabila terus disalurkan sampai Juni 2024.
Artinya, total kebutuhan beras untuk disalurkan ke masyarakat selama 6 bulan memerlukan stok CBP sejumlah 1,3 juta ton.
Sebagaimana diketahui, bantuan Pangan Beras ini telah terlaksana sejak awal tahun 2023 dalam 2 tahapan dan kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2024.
Bantuan pangan beras di 2024 disalurkan mulai Januari sampai Maret dan dapat diperpanjang dari April sampai Juni dengan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memungkinkan.
Sebagai operator pelaksana program ini adalah Perum Bulog melalui penugasan dari Badan Pangan Nasional. Dalam pendistribusian ke seluruh wilayah Indonesia, Bulog bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (POS), PT Jasa Prima Logistik (JPL) yang juga merupakan anak perusahaan Bulog, dan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).
(Aak)
