JAKARTA,TM.ID: Bakal Calon Presiden Anies Baswedan melontarkan kritik pedas terkait persoalan hukum di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menilai, Ada beberapa persoalan hukum di Indonesia yang harus diperbaiki.
“Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law. Hari ini kalau kita lihat banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan, ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi,” kata Anies dalam Indonesia Leaders Talk di Universitas Hasanuddin, Minggu (24/9/2023).
Saol kepastian hukum, kata Anies, kalangan dunia usaha lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal mereka berinvestasi di Indonesia.
BACA JUGA: Kemendagri Buka Lowongan CPNS dan PPPK untuk 153 Formasi, Simak Syaratnya!
“Kedua dunia usaha. Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura,” kata Anies.
Anies menyebut, ketika perjanjian tersebut bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura.
Ia mengatakan, para investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.
“Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan Pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” kata dia, melansir CNBC,
“Saya sampaikan bila investor internasional tidak mau tandatangan di Jakarta maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau dipercaya maka semua mau tandatangan di Jakarta dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang,” tegas Anies.
(Dist)
