BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) kembali menyuarakan urgensi pemenuhan kuota Beasiswa Pendidikan Indonesia oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendasmen), Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan teknologi. Seruan ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya komitmen untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi semua, serta menjamin kesejahteraan dosen, guru, tenaga pendidik dan pelaku kebudayaan.
Skema Realitas yang Dihadapi Dosen, Guru dan Pelaku Budaya
Aliansi menyoroti fakta di lapangan bahwa banyak dosen, guru dan pelaku budaya yang telah dinyatakan lolos seleksi awal dan tengah menempuh pendidikan jenjang S2 dan S3 terjebak dalam situasi sulit akibat ketidakpastian kuota beasiswa pendidikan indonesia kemendikbudristek 2024. Pada pengumuman awal bulan oktober 2024 hanya diumumkan 194 yang lulus se-Indonesia. Terdiri dari s2, dan sebagian besar s3. Berbanding terbalik dengan apa yang diumumkan saat sosialisasi dan pagu anggaran yang disediakan. Padahal yang mendaftar mencapai 2500-an. Kondisi yang dihadapi saat ini
meliputi:
- Dosen, Guru dan pelaku budaya telah aktif kuliah di berbagai universitas di Indonesia sejak semester ganjil 2024 dengan status mandiri.
- Sebagian besar menggantungkan harapan pada pengembalian quota beasiswa BPI yang telah di pangkas, sehingga berani mengambil keputusan besar untuk meninggalkan pekerjaan, melepaskan jabatan atau merelokasi keluarga.
- Mengambil pinjaman online (pinjol) untuk biaya pendidikan dan hidup karena menggantungkan harapan ke beasiswa BPI namun pada perkembanganya quotanya dipangkas habis di tahun 2024 Menjual harta benda pribadi, seperti sepeda motor, emas, dan peralatan rumah tangga untuk bertahan.
- Menanggung beban psikologis dan moral karena merasa ditinggalkan oleh negara, meski mereka menjadi ujung tombak pendidikan dan pelestarian budaya. Berdasarkan sosialisasi dan syarat administrasi mengharuskan ada LoA Perguruan Tinggi (PT), maka para dosen, guru, pelaku budaya berbondong-bondong mendaftarkan dirinya ke PT terbaik di Indonesia dengan semangat pengembangan kompetensi dan memajukan Pendidikan di Indonesia namun pada akahirnya tidak ada yg lolos beasiswa karena pengurangan kuota yang tanpa ada penjelasan dan solusi tambahan bagi guru dan pelaku budaya. Padahal syarat untuk mendaftar beasiswa harus ada LOA dari PT. Untuk mendapatkan LOA banyak kampus yang mewajibkan untuk membayar registrasi/UKT/ ada ada juga untuk membayar sumbangan pengembangan instansi. Yang nominalnya mencapai 2,5 juta – 3,5 juta. Ada juga yang menggratiskan untuk mendapatkan LOA, tergantung kebijakan PT.
“Ini bukan sekadar data. Ini adalah potret nyata dari penderitaan dosen, guru dan pelaku budaya yang sedang mengabdikan dirinya untuk meningkatkan kapasitas, tapi justru terabaikan oleh sistem,” kata Hijrah, Ketua Aliansi Pejuang BPI, dalam keterangan resminya dikutip Selasa (6/5/2025).
Tuntutan Nyata untuk Komitmen Asta Cita
Aliansi menyampaikan 4 tuntutan utama:
- Pengembalian jumlah kuota BPI melalui kebijakan tambahan yang solutif. Penambahan baru hanya untuk s3 yang sudah mencapai 739 orang di bulan desember, setelah aliansi berdiskusi dengan Komisi x DPR RI, dan DPD RI. Untuk S2 Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pelaku Budaya belum ada penambahan kuota.
- Prioritas beasiswa bagi dosen, guru dan pelaku budaya yang sudah lulus administrasi maupun yang sudah aktif menempuh studi dengan dana pribadi.
- Evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi, syarat mendapatkan LOA dan penyusunan ulang sistem rekrutmen yang lebih akuntabel.
Jika poin diatas tidak terpenuhi Aliansi BPI para dosen, guru dan pelaku budaya akan menggelar aksi di depan Gedung Kemendasmen, Kemdiktisaintek, Kemenbud dan Istana Negara.
Pendidikan Bermutu Harus Dimulai dari Keadilan untuk Para Pendidik
Sebagaimana yang tercantum dalam visi Asta Cita, negara bertanggungjawab atas kesejahteraan tenaga pendidik dan pelaku kebudayaan. Aliansi menegaskan bahwa cita-cita ini harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar jargon peringatan tahunan.
“Jangan biarkan para pendidik dan pelaku budaya berjuang sendirian. Saat mereka mengejar ilmu demi bangsa, negara wajib hadir memberi kepastian dan keadilan,” ujar Edwin, orator aksi.
(Dist)