Alasan Komisi X DPR Tolak Penghentian Dana LPDP Karena Ini

Beasiswa LPDP (website lpdp)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Alih-alih menggulirkan wacana untuk menghentikan sementara alokasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), lebih baik pemerintah membuat kebijakan untuk menambah kuota penerimaan beasiswa.

Usulan tersebut perlu dipertimbangkan, agar generasi muda bangsa semakin mudah memperoleh akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam rilis yang dikutip Senin (29/1/2024).

BACA JUGA: Fadli Zon: DPR RI Dukung Penuh Israel Diseret ke Mahkamah Internasional

Secara tegas dirinya menolak rencana pemerintah yang akan mengalihkan alokasi anggaran LPDP, untuk kebutuhan pengembangan riset negara.

“Kami menolak penghentian kucuran dana APBN untuk LPDP. Dalam pandangan kami justru kucuran dana untuk LPDP ditambah agar kuota mahasiswa penerima beasiswa dari program ini makin banyak,” tutur Huda.

Berdasarkan laporan yang dirinya terima, kuota penerima beasiswa LPDP di kisaran 9.000-10.000 mahasiswa dalam satu tahun. Setiap tahun, APBN dikucurkan sebesar Rp20 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan. Di mana dana tersebut digunakan untuk membiayai Program LPDP.

Diketahui, kini Dana Abadi Pendidikan (DAP) telah terkumpul sebanyak Rp140 triliun dengan nilai manfaat per tahun digunakan untuk membiayai keperluan beasiswa pada kisaran Rp5 triliun. Mengetahui informasi tersebut, Huda lebih mendukung untuk menambah kuota penerima beasiswa LPDP.

Penambahan kuota ini menurutnya perlu diupayakan lantaran angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia, hingga saat ini masih dinilai rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Badan Pusat Statistik melaporkan hanya ada 10,15 persen penduduk Indonesia yang mampu menamatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

BACA JUGA: Tips Praktis Menulis Motivation Letter untuk Beasiswa LPDP

Ia menyebutkan, faktor tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi adalah penyebab utama APK pendidikan tinggi di Indonesia rendah.

“Kami menilai pemerintah harus mulai memikirkan langkah terobosan untuk meningkatkan peluang bagi peserta didik Indonesia agar bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bisa jadi dengan menggunakan manfaat dana abadi pendidikan,” tutup Politisi Fraksi PKB itu

Laporan wartawan Jakarta : Agus Irawan/Masnur

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Babak Pertama Spanyol vs Jerman Euro 2024
Hasil Spanyol vs Jerman Euro 2024, Babak Pertama Tanpa Gol
Hakim Sidang Praperadilan Pegi Setiawan
Dapat Tekanan di Praperadilan Pegi Setiawan, Hakim Eman Sulaeman Komitmen Buat Keputusan Adil
John Legend Gelar Konser di Indonesia
John Legend Konser di Indonesia 6 Oktober 2024, Ini Harga Tiketnya
MotoGP Jerman Marquez Lolos dari Cidera Serius
MotoGP Jerman, Marquez Lolos dari Cidera Serius Usai Kecelakaan Hebat
baterai Geely
Geely Pamerkan Baterai Mobil Listrik Ciamik Kuat 50 Tahun, Lolos Uji Gempur!
Berita Lainnya

1

Tyronne del Pino, Pemain Asing Persib Yang Terbuang Kini Mulai Dilirik Bojan Hodak

2

Penuh Drama, Jeman Vs Denmark Berakhir 2-0 di Euro 2024

3

Segini Anggaran Belanja Persib Bandung Jelang Liga 1 2024/2025

4

Swiss Melaju ke Perempat Final Euro 2024 Setelah Singkirkan Italia 2-0

5

Gelombang Protes di Kenya: Tolak Kenaikan Pajak Demi Lunasi Utang IMF
Headline
Kiper Argentina Emiliano Martinez
Emiliano Martinez Tampil Luar Biasa, Argentina Tembus Semifinal Copa America 2024
Kenaikan UKT
Megawati Sorot UKT Mahal, Kurangi Bansos!
FP1 MotoGP Jerman Bagnaia
Bagnaia Finish di Posisi 9 FP1 MotoGP Jerman 2024
Gempa Guncang Tanimbar gempa bumi aceh
Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami