JAKARTA,TM.ID: Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan tiga plus satu desakan untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB melalui langkah gencatan senjata yang harus dilakukan Israel dan Hamas.
Desakan tersebut, kata Menlu Retno, sebagai langkah konkret yang harus dihasilkan oleh SMU PBB, setelah sebelumnya Indonesia bersama negara-negara lain menyampaikan hal serupa kepada Dewan Keamanan PBB demi menghentikan jatuhnya korban masyarakat sipil Palestina akibat serangan brutal Israel ke Gaza.
Desakan itu disampaikan Indonesia dalam pertemuan darurat SMU PBB yang digelar di New York (26/10/2023), dengan pokok bahasan soal aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Retno menegaskan, dirinya berbicara tidak hanya atas nama seorang Menteri Luar Negeri, tetapi juga atas nama seorang perempuan, seorang ibu dan seorang nenek, yang meminta agar kekerasan di Gaza dapat segera dihentikan.
Warga sipil yang tak berdosa harus dilindungi serta bantuan kemanusiaan dapat segera diberikan. Retno meminta negara-negara anggota PBB untuk menggunakan hati nurani demi membela keadilan dan kemanusiaan di Gaza.
“Sudah tak terhitung berapa kali kita berdiri di aula ini untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Tak terhitung berapa kali kita mengadakan pertemuan darurat SMU PBB mengenai nasib rakyat Palestina. Namun tak terhitung pula berapa kali harapan kita pupus karena kepentingan politik sempit,” kata Menlu RI, Retno Marsudi, dikutip dari laman Kemlu RI.
BACA JUGA: Sah! Resolusi PBB Berisi Gencatan Senjata Demi Akhiri Krisis Kemanusiaan di Gaza
Retno menyatakan, dunia seolah menolak melihat kenyataan terjadinya petaka di Gaza, yang padahal sampai hari ini serangan dan pembantaian di Gaza masih terus berlanjut. Ia pun menyayangkan Dewan Keamanan PBB gagal mengambil langkah yang diperlukan.
Dengan demikian ia berharap SMU PBB dapat menjalankan peran yang gagal dijalankan oleh DK PBB tersebut, dan harus dapat membuktikan bahwa penduduk PBB menjunjung tinggi martabat dan nyawa manusia.
“Kehadiran saya di sini adalah untuk membela kemanusiaan. Indonesia mengutuk sekerasnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza. Pembunuhan, penculikan, dan hukuman kolektif atas warga sipil tanpa pandang bulu harus dikecam karena tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional,” tegas Menlu.
Adapun tiga plus satu langkah konkret yang mendesak untuk dilakukan adalah:
1.Menghentikan Agresi
Penghentian agresi ini demi mencegah terus berjatuhannya korban sipil. Maka SMU PBB harus mendesak segera dilakukan gencatan senjata yang bisa bertahan lama dan dipatuhi agar kejadian serupa terulang di kemudian hari.
“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza,” kata Menlu.
2. Akses Bantuan Kemanusiaan
Akses bantuan kemanusiaan dan pelindungan warga sipil harus dapat dipastikan. Indonesia mendesak SMU PBB dan Badan-Badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan negara-negara kunci juga harus didukung. Menilik magnitudo kerusakan yang ditimbulkan, bantuan yang ada saat ini masih jauh dari cukup.
“Oleh karena itu SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi suka rela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan,” kata Menlu.
3.Tolak Pemindahan Paksa Warga Sipil di Gaza
Menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza sebagaimana diserukan Israel. Warga sipil diminta untuk pergi dari Gaza utara setelah rumah mereka dihancurkan yang diperparah dengan pemutusan listrik, gas, bahan bakar dan air yang dibatasi.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman,” kata Menlu.
4.Mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina
Menlu menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Untuk itu, proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua-negara harus dimulai kembali.
Upaya sistematis Israel untuk membuat negosiasi jadi tidak relevan harus dihentikan. Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka.
“Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus Bersama rakyat Palestina,” tandas Menlu seraya mengajak peserta Sidang Umum PBB untuk dapat mengadopsi draft resolusi SMU PBB mengenai Palestina atau General Assembly Draft Resolution, 10th Emergency Special Session.
(Aak)
