BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna langsung menjawab dan memberikan solusi cepat untuk mempercepat pembangunan SMA Negeri baru di Kecamatan Pangalengan terhadap aspirasi yang diusulkan masyarakat Pangalengan.
Hal ini sebagai solusi utama atas keterbatasan sekolah tingkat SLTA yang memaksa sekitar 1.000 siswa lulusan SMP tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi setiap tahunnya.
Aspirasi dan usulan tersebut disampaikan oleh Camat Pangalengan, Kepala Desa Pulosari, BPD dan sejumlah tokoh masyarakat Pangalengan kepada Bupati Bandung di Ruang Rapat Setda, Selasa (7/7/2026).
Camat Pangalengan Vena Andriawan mengatakan usulan pembangunan SMA baru di Pangalengan sebenarnya pernah disampaikan oleh masyarakat Pengalengan saat kegiatan Rembug Bedas Tahun 2024 di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan.
Ketika itu, pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan harapannya agar dibangunkan sekolah SLTA baru di Pangalengan mengingat SMA dan SMK yang ada saat ini tidak mampu menampung lulusan SMP setiap tahunnya.
“Karena hanya ada SMAN 1 dan SMK 1 Pangalengan, lulusan SMP yang keterima per tahun hanya 900 orang. Sedangkan sekitar 1.000 siswa yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri sehingga ini rentan pernikahan dini dan stunting,” ujar Camat Pangalengan, Vena Andriawan.
Vena juga memaparkan bahwa Pangalengan masih menghadapi sejumlah persoalan strategis, mulai dari tingginya angka pernikahan dini, kemiskinan hingga stunting. Meskipun prevalensi stunting berhasil ditekan dari 29 persen pada 2024 menjadi sekitar 14 persen, ancaman munculnya kasus baru masih cukup besar akibat tingginya angka pernikahan dini.
Menurutnya, keterbatasan akses pendidikan ke tingkat SLTA menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini tersebut. Dengan hanya satu SMA Negeri dan satu SMK Negeri, ribuan lulusan SMP setiap tahun tidak seluruhnya dapat melanjutkan pendidikan.
“Kami sangat berharap melalui langkah yang diambil Bapak Bupati hari ini akan lahir solusi terbaik sehingga pembangunan SMA Negeri baru di Pangalengan dapat segera diwujudkan. Kehadiran sekolah baru ini bukan hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan, menekan pernikahan dini, dan mencegah stunting,” ujar Vena.
Selain itu, Kades Pulosari, Agus Rusman mengatakan pihaknya bersama para tokoh dan masyarakat Pulosari sepakat dan siap menghibahkan tanah carik desa untuk pembangunan SMAN 2 Pangalengan.
“Kami mohon kepada Pak Bupati agar dapat memberikan solusi agar di Kecamatan Pangalengan bisa segera dibangunkan SMA negeri baru. Kami bersama warga melalui musdes siap menghibahkan tanah carik,” jelas Agus.
Menurutnya, pembangunan SMA baru di Pangalengan sudah sangat mendesak. Sebab, jika lulusan SMP banyak yang tidak melanjutkan sekolah, angka pernikahan dini dan stunting di Pangalengan terancam terus meningkat.
Sementara itu, Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS) menjelaskan, pembangunan SMA Negeri baru di Pangalengan memang sangat mendesak dan merupakan prioritas agar dapat dibangun tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Bandung siap menyediakan lahan seluas 6.000 meter persegi melalui APBD Perubahan Tahun 2026 apabila opsi pemanfaatan tanah carik Desa Pulosari tidak dapat direalisasikan karena terbentur regulasi.
“Karena prosesnya sempat mengalami kendala, pembangunan belum bisa dilaksanakan pada 2026. Hari ini saya menerima langsung aspirasi masyarakat yang kembali menyampaikan bahwa kebutuhan SMA negeri di Pangalengan sudah sangat mendesak,” kata Bupati.
Untuk mencari solusi, Bupati menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Pendidikan untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait kemungkinan mekanisme pemanfaatan tanah carik.
Menurutnya, apabila mekanisme hibah tanah carik memungkinkan sesuai ketentuan, proses pembangunan dapat segera dilanjutkan. Namun apabila tidak memungkinkan, Pemerintah Kabupaten Bandung siap mengambil langkah alternatif dengan menyediakan lahan baru.
“Saya siap menganggarkan pengadaan lahan sekitar 6.000 meter persegi melalui APBD Perubahan Tahun 2026. Sementara itu, kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dapat membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027, sehingga ketika pembangunan fisik selesai pada 2027, proses belajar mengajar bisa langsung dipindahkan ke gedung baru,” ujarnya.
Bupati menilai kehadiran SMA Negeri baru sangat penting mengingat setiap tahun terdapat sekitar 2.000 lulusan SMP di Pangalengan, sementara kapasitas SMA dan SMK negeri yang tersedia hanya mampu menampung sekitar 900 siswa. Akibatnya, sekitar 1.000 lulusan setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA.
Kondisi tersebut, menurut KDS, menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi karena berkaitan dengan tingginya risiko pernikahan usia dini yang berdampak pada munculnya kasus stunting baru.
“Kalau setiap tahun ada sekitar seribu anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA, ini menjadi ancaman yang harus kita tangani secara serius. Yang terpenting sekarang bukan saling menyalahkan, tetapi mencari solusi terbaik untuk masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
